Penerapan Sistem Manajeman Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di Perusahaan

Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan di setiap aktivitas perusahaan. Perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya, melakukan kegiatan aman dan terbebas dari kondisi merugikan perusahaan diantaranya kecelakaan kerja. Kegiatan aman perusahaan perlu diimbangi dengan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Mekanisme konkrit manajemen dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Data statistik kecelakaan kerja di Indonesia dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2013 dari BPS[1], menunjukkan adanya peningkatan jumlah kecelakaan.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja menerbitkan peraturan perundang-undangan, diantaranya: Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (dalam pasal 86 dan 87); dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3), serta peraturan lainnya.

Peraturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja dimaksud tidak lain berupa patokan atau pedoman untuk berprilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan dan sekaligus harapan. Patokan-patokan tersebut sering dikenal dengan sebutan norma atau kaedah yang mengatur diri pribadi manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat.[2]

Peraturan keselamatan dan kesehatan kerja membawa akibat hukum untuk ditaati subyek hukum yakni perusahaan. Konteks filsafat hukum, permasalahan tentang mengapa orang mentaati hukum terkait Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan, menarik dipelajari mengingat subyek hukum permasalahan dimaksud bukanlah subyek hukum perorangan melainkan perusahaan sebagai badan hukum yang merupakan badan usaha.

Filsafat hukum mencoba mendeskripsikan permasalahan dalam tataran sudut pandang ideal yang pastinya akan berbeda dengan deskripsi permasalahan dalam tataran sudut pandang realita (fakta). Mengapa, karena sudut pandang ideal permasalahan ini merupakan pertimbangan kaidah hukum yang masuk dalam tataran dunia nilai (das sollen), sedangkan sudut pandang realita (fakta) berada dalam tataran dunia nyata (das sein).

Pembahasan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996, Pasal 1 butir 1 menyatakan:  “Sistem Manajeman Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.”[3]

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Pasal 1 butir 1 menyatakan: “Sistem Manajeman Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.” Pasal 1 butir 2 menyatakan: “Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.”[4]

Gempur Santoso[5] menyebutkan definisi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai berikut Bagain dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumbr daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan.

Dalam rangka menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja, selain dua peraturan diatas masih banyak aturan-aturan teknis lainnya bersifat khusus yang mengatur aktivitas kerja pada bagian-bagian kerja atau unit-unit tertentu yang merupakan satu kesatuan yang terkait dari proses dalam rangkaian aktivitas kerja. Peraturan-peraturan K3 dimaksud bertujuan untuk mencegah kerugian individu dalam bentuk kecelakaan fisik tenaga kerja, maupun kerugian perusahaan berupa terhentinya kegiatan operasional perusahaan yang bersifat sementara maupun yang mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional perusahaan serta dampak kerusakan lingkungan akibat tidak terpenuhinya upaya keselamatan dan kesehatan kerja dari perusahaan secara benar.

Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Tahapan pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dijelaskan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012[6], yaitu :

  1. Penetapan Kebijakan K3
  2. Perencanaan K3
  3. Pelaksanaan Rencana K3
  4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
  5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan dimaksud, perusahaan yang menjadi subyek hukum sekaligus sebagai institusi mempunyai kewajiban melaksanakan implementasi SMK3, antara lain :

  1. Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen manajemen perusahaan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
  2. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja;
  3. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja ;
  4. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan ;
  5. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

Dari beberapa pengertian mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), pembahasan dalam makalah ini lebih diarahkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang secara lengkap memberikan pemahaman menyeluruh terkait Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Adapun teori-teori yang relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan sesuai dengan rumusan masalah di atas, antara lain:

  1. Teori Bekerjanya Hukum

Berbicara mengenai hukum dalam rangka Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), hal penting yang terkait didalamnya adalah mengenai proses bekerjanya hukum itu sendiri dalam kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo dalam Esmi Warassih menyatakan Hukum tidak bergerak dalam ruang hampa, ia selalu berada dalam tatanan sosial tertentu dan manusia yang hidup.[7] Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (Law Making Institutions), Lembaga Penerap Sanksi (Sanction Activity Institutions), Pemegang Peran (Role Occupant) serta Kekuatan Sosial Personal (Societal Personal Force), Budaya Hukum (Legal Culture) serta unsur-unsur Umpan Balik (Feed Back) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.[8]

Proses bekerjanya unsur atau aspek tersebut diatas akan menunjukkan pula bahwa hukum tersebut dapat mempengaruhi perilaku pemegang peran (Role Occupant) atau Subyek Hukum sebagaimana yang ditegaskan Robert B. Siedman dalam bukunya yang berjudul The State, Law and Development: “Law as a divice to structure choice expresses at once law’s usual marginality in influencing behavior, and its importance as the principal instrument that government has to influence behavior”[9] (terjemahan: hukum adalah sebagai perangkat pilihan struktur mengekspresikan sekaligus marginalitas biasa hukum dalam mempengaruhi perilaku, dan pentingnya sebagai instrumen utama pemerintah untuk mempengaruhi perilaku). Lebih lanjut dijelaskan:

  1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak;
  2. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya;
  3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka sebagai subyek hukum, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peranan;
  4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.[10]

Dari uraian teori yang telah dikemukakan oleh Robert B. Siedman di atas, apabila dikaitkan dengan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan, merupakan upaya lebih menekankan pengaturan peran (role occupant) perusahaan dalam mengimplentasikan  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara teknis dan menyeluruh dalam setiap aktivitas perusahaan melalui tahapan penerapan K3, diawali perencanaan sampai dengan peninjauan / peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Bersifat teknis dan menyeluruh di setiap aspek aktivitas pekerjaan yang ada, dimulai dari dokumentasi sampai pengaturan perilaku kerja di masing-masing tanpa terkecuali sepanjang mengandung unsur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Perusahaan.

  • Teori Pengawasan

Pengawasan (control) merupakan salah satu unsur penting di dalam manajemen suatu organisasi dalam rangka mewujudkan sistem dan kinerja organisasi yang bersangkutan. George Robert Terry[11] dalam bukunya Principles of Management, memasukkan unsur pengawasan sebagai salah satu dari empat macam fungsi manajemen yang populer dengan akronim POAC, yaitu: 1)Planning (perencanaan); (2)Organizing (pengorganisasian); (3)Actuating (pelaksanaan); dan (4)Controlling (pengawasan).

Senada dengan George Robert Terry, Manullang menyatakan bahwa: “pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu, dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”[12]

Dalam garis besarnya, pengawasan ini dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengawasan yang dilakukan oleh subyek pengawas intern (internal) dan oleh subyek pengawas ekstern (eksternal), yaitu:

  1. Pengawasan Internal (Internal Control), yakni: pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dari lingkungan perusahaan / organisasi itu sendiri, atau dari organisasi induk / atasan. Pengawasan ini dapat bersifat struktural, yaitu dilakukan atasan langsung atau atasan vertikal-hierarkhis sampai di tingkat pusat (yang lazim disebut built in control), dan dapat bersifat fungsional, yaitu dilakukan oleh Tim Pengawasan (Auditor) yang dibentuk organisasi yang bersangkutan.
  2. Pengawasan Eksternal (External Control), yakni pengawasan dilakukan oleh pengawas dari luar lingkungan organisasi perusahaan, antara lain:
    1. Pengawasan instansi pemerintah, dalam hal ini dari bidang pengawasan ketenagakerjaan pemerintah kota/kabupaten, propinsi maupun pemerintah pusat;
    2. Pengawasan instansi penyidik kepolisian, terkait tindak pidana yang akibat terjadi peristiwa hukum yang memnuhi unsur pidana;
    3. Pengawasan sosial, dilakukan oleh masyarakat atas aktivitas organisasi perusahaan maupun individu-individu dalam organisasi perusahaan.

Dari teori yang disampaikan oleh George Robert Terry maupun Manullang mengenai Teori Pengawasan dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan  lebih mengedepankan kepada mekanisme pengawasan yang cenderung bersifat penekanan dari luar organisasi perusahaan terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Akurasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan sangat bergantung kepada sudut pandang dari masing-masing mekanisme pengawasan yang ada.

  • Teori Pemidanaan

Masalah pokok dalam hukum pidana adalah mencari dasar pembenaran dijatuhkannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana sehingga pidana tersebut menjadi lebih fungsional. Menurut Sudarto dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, yang dimaksud dengan pidana adalah “Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”[13] Pada umumnya, teori pemidanaan dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

  1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan, menyatakan bahwa penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana. Hanya dengan membalas tindak pidana dengan penderitaan, dapat dinyatakan bahwa perbuatan itu dapat dihargai. Oleh karena itu, pidana dilepaskan dari tujuan. Tokoh-tokoh dalam teori pembalasan ini seperti Imanuel Kant, Van Bemmelen dan Pompe;
  2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorieen/Utilitarian Theory), menyatakan bahwa pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan ataupun pelanggar hukum, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Penganut teori ini antara lain A. Von Feuerbach, Van Hamel dan Simons. Sehubungan dengan tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:
    • Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran hukum;
    • Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang mana dapat dibedakan atas pencegahan umum (generale preventie) dan pencegahan khusus (speciale preventie). Pencegahan umum didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah orang yang akan melakukan kejahatan atau pelanggaran, sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tidak mengulangi kejahatan;
  3. Teori Gabungan (Verenegings Theorieen), yang merupakan gabungan dari teori absolut/teori pembalasan dengan teori relatif/teori tujuan. Dalam hal ini dibagi kedalam 3 (tiga) golongan,yaitu:
    • Menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat;
    • Menitikberatkan kepada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana;
    • Menitikberatkan sama baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.[14]

Dari teori pemidanaan yang telah disampaikan, dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan lebih mengedepankan kepada aspek sanksi hukum sebagai upaya pembenaran adanya hukuman atau sanksi atas perbuatan atau aktivitas perusahaan yang memenuhi unsur pidana. Sekaligus adanya sanksi dimaksud dapat mencegah terulangnya perbuatan atau aktivitas yang tidak sesuai dengan maksud dan harapan dari Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan yang memenuhi unsur-unsur pemidanaan.

  • Teori Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagiannya. Ini berarti penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan.[15]

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum tersebut terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dalam bentuk sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pokok masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

  1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri;
  2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
  3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
  4. Faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
  5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[16]

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur efektevitas penegakan hukum.

Hamis MC. Rae juga mengemukakan pendapatnya bahwa penegakan hukum tersebut harus dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan, dengan kata lain penegakan hukum harus dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli di bidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika pelaksanaanya mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.[17]

Dari teori penegakan hukum yang telah disampaikan Satjipto Raharjo dan Soerjono Soekanto, dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan, mengedepankan penegakan hukum sebagai bentuk perwujudan dari hakekat nilai-nilai (konsep) dasar yang ideal dalam bentuk perilaku organisasi perusahaan (maupun bagian-bagian organisasi) yang mampu menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kemanfaatan sosial dalam rangka kedamaian pergaulan hidup. Dengan kata lain, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan adalah upaya mewujudkan kedamaian pergaulan hidup yang berpedoman pada nilai-nilai dasar yang ideal yang menjadi hakekat penegakan hukum.

Bahwa dari teori-teori hukum yang dikemukakan di atas, maka dapat dijelaskan kedudukan teori terkait permasalahan: “Apakah Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan merupakan bentuk Ketaatan Subyek Hukum kepada Hukum?” dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Dengan pendekatan Teori Penegakan Hukum, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan adalah merupakan perwujudan nilai-nilai dasar yang ideal dalam bentuk perilaku organisasi yang yang mampu menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kemanfaatan sosial dalam rangka kedamaian pergaulan hidup. Bentuk ketaatan hukum pada teori ini jika organisasi perusahaan mampu mewujudkan kedamaian pergaulan hidup;
  2. Pendekatan teori bekerjanya hukum, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan adalah merupakan pengaturan peran (role occupant) organisasi perusahaan bersifat teknis dan menyeluruh, berupa panduan / tuntunan mekanisme dan perilaku organisasi perusahaan. Teknis pengaturan dimulai dari perencanaan sampai dengan peninjauan / peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan. Bentuk ketaatan hukum pada teori ini jika organisasi perusahaan mampu merefleksikan diri atau melakukan peran sesuai panduan / tuntunan yang dimulai perencanaan sampai dengan tinjauan dan peningkatan sistem, dalam bentuk aktifitas organisasi perusahaan (termasuk bagian-bagiannya) termasuk sisi dokumentasi administrasi.
  3. Pendekatan teori pemidanaan, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan adalah merupakan pendekatan dalam bentuk sanksi hukum sebagai akibat dari tidak terpenuhinya aspek-aspek dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan, khusus sanksi pidana diberikan jika terpenuhi unsur-unsur pidana. Bentuk ketaatan hukum pada teori ini jika organisasi perusahaan mampu terhindar dari sanksi hukum, karena setiap aspek Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan dapat terpenuhi dengan baik;
  4. Pendekatan teori pengawasan, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan adalah merupakan pendekatan kesesuaian antara obyek pengawasan dengan pihak pengawas, baik merupakan lembaga dalam perusahaan maupun luar perusahaan dalam bentuk perorangan sebagai bagian dari masyarakat atau masyarakat dalam peran sosial control maupun instansi / lembaga terkait. Bentuk ketaatan hukum pada teori ini jika organisasi perusahaan maupun bagian dari organisasi perusahaan mendapatkan predikat kesesuaian saat proses pengawasan terjadi.

 

Kesimpulan

Kesimpulan dari permasalahan “Apakah Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan merupakan bentuk Ketaatan Subyek Hukum kepada Hukum?”, secara umum dapat dikatakan bahwa perusahaan memenuhi ketaatan hukum apabila mampu memenuhi persyaratan yang menjadi ketentuan dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan dalam bentuk perwujudan hakekat nilai-nilai dasar yang ideal guna mewujudkan kedamaian pergaulan hidup.

Upaya dilakukan dalam bentuk aktifitas organisasi perusahaan yang mencerminkan refleksi berdasar panduan ketentuan yang mejadi persyaratan standart dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan berdasarkan tahapan pelaksanaan yang benar secara menyeluruh.

Pada akhirnya upaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan mampu menghindarkan organisasi perusahaan secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari organisasi perusahaan dari sanksi hukum yang merugikan perusahaan maupun pengawasan-pengawasan lembaga-lembaga atau institusi yang tidak menguntungkan organisasi perusahaan. Hal tersebut merupakan keberhasilan dalam mewujudkan kedamaian pergaulan hidup.

 

Pustaka / Referensi

[1] Badan Pusat Statistik RI, 2016, Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi yang Diderita Tahun 1992-2013, http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1415.

[2] Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. ke-12, Jakarta: Rajawali Press

[3] Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

[4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

[5] Gempur Santoso, 2004, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jakarta, Prestasi Pustaka

[6] Lampiran I, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

[7] Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Suryandaru Utama

[8] Ibid

[9] Robert B. Siedman, 1978, The State, Law and Development, New York: ST. Martin’s Press

[10] Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa

[11] George R.Terry, 1982, Principles of Management, 8ed, Illinois: Richard D. Irwin

[12] M. Manullang, 1977, Dasar-Dasar Manajemen, Medan: Menara

[13] Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

[14] Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta

[15] Satjipto Rahardjo, 2006, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Cet. ke-2, Jakarta: Buku Kompas

[16] Soerjono Soekanto, Op.cit.

[17] Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s