Pekerja Outsourcing dalam Perspektif Hukum & Masyarakat

Pendahuluan

Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan sebagai upaya menyelaraskan dengan perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang begitu cepat dan terjadi di semua bidang usaha. Lingkungan yang sangat kompetitif menuntut pelaku usaha menyesuaikan tuntutan pasar yang responsif dan dinamis. Kondisi sedemikian ini disikapi pemerintah melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan di masing-masing periode pemerintahan.

Pembangunan nasional itu sendiri tidak bisa terlepas dari pembangunan sumber daya manusia seutuhnya sebagai pelaku pembangunan dan pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repoblik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya manusia secara personal hadir dengan beberapa potensi bawaan. Dilihat dari potensi intelektualitas, manusia disebut homo intellectus, memiliki kemampuan berfikir secara logis dan nalar terhadap situasi maupun kondisi yang menyertai perilaku manusia. Di lihat dari potensi ekonomi, manusia juga disebut sebagai homo economicus.[1] Dengan kemampuannya membuat barang dan peralatan, Manusia juga disebut sebagai homo faber[2], karena manusia memilki kemampuan untuk  membuat barang dan peralatan. Manusia disebut juga politikon zoon[3], yaitu makhluk yang pandai bekerjasama, bergaul dengan orang lain dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan memegang peran yang sangat dominan dalam menentukan terwujudnya arah dan tujuan pembangunan nasional. Sumber daya manusia dalam konteks pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting, disamping sebagai sebagai pelaku yang menentukan arah dan tujuan organisasi maupun dalam skala nasional sangat dominan dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan nasional.

Pentingnya peran sumber daya manusia dalam konteks pekerja diaplikasikan melalui berbagai peraturan terkait tenaga kerja yang diciptakan untuk memperjelas dan mendefinisikan peran, kedudukan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja dalam melaksanakan pekerjaan, melakukan hubungan kerja yang terikat suatu perjanjian kerja dengan pengusaha, berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaaan, baik dalam tingkatan global internasional sampai dengan tingkatan organisasi perusahaan bahkan pengaturan organisasi sederhana di tingkat rumah tangga.

Peraturan dimaksud merupakan upaya perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja yang merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana diatur dan dituangkan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”[4]; maupun Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa: ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”[5].

Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan dan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai salah satu peraturan yang secara konkrit menjelaskan tentang perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja disamping peraturan pelaksana lain seputar pekerja.

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat yang menyebabkan pengusaha melakukan proses efisiensi dan efektivitas di setiap aktivitas usahanya, diantaranya dengan mengurangi jumlah sumber daya manusia atau pekerja yang ada. Sebagai salah satu upaya efisiensi sumber daya manusia, pengusaha atau perusahaan menggantikannya dengan alih daya (outsourcing) melalui penyedia jasa tenaga kerja.

Dalam perkembangannya, perusahaan yang menggunakan penyedia jasa tenaga kerja alih daya (outsourcing) menimbulkan adanya ketidakseimbangan kedudukan dan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Hal ini mengakibatkan hubungan kerja yang terjadi antara perusahaan dan tenaga kerja alih daya tidak terjadi secara langsung melainkan melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing). Kondisi ini rawan menimbulkan permasalahan sosial antara pengusaha dan karyawan, pada proses selanjutnya terjadi perselisihan / sengketa antara pengusaha dan pekerja dalam pelaksanaan outsourcing.

Pengguna penyedia jasa tenaga kerja alih daya (outsourcing) dalam perkembangan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan swasta, melainkan pemerintah melalui badan usaha milik negara (BUMN) juga melakukan praktek outsourcing. Bahkan, tercatat 4 (empat) perusahaan BUMN di Indonesia dengan permasalahan outsourcing.[6]

  1. Pertamina EP Rantau Aceh, sebanyak 363 pekerja menuntut diangkat pekerja tetap; PT Pertamina Indramayu, pekerjaoutsourcing menuntut pengapusan sistem itu dan kontrak kerja, termasuk perbaikan upah, bonus, tunjangan kesehatan, dan tunjangan masa kerja; PT Pertamina Balikpapan, pekerja outsourcing menuntut jadi pekerja tetap dan upah sesuai masa kerja;
  2. Dirgantara Indonesia, menutup usaha pada 2003, sehingga ada PHK bagi 6.561 orang pekerja / buruh;
  3. PLN, pelaksanaan outsourcingbagi pelayanan teknis di Jabodetabek, pelaksanaan outsourcing bagi petugas catat meter di Jawa Timur; pelaksanaan outsourcing di Maluku sesuai surat DPD sebanyak 539 orang;
  4. Perum DAMRI, di Bandar Lampung dan Surabaya, tuntutan pembayaran pesangon selain jaminan hari tua dari PT Jamsostek dan tabungan hari tua dari PT Askes; di Jakarta, tuntutan status pegawai perum Damri untuk diangkat menjadi PNS; di Bandung, tuntutan pembayaran upah sesuai upah minimum dan mengangkat sebagai pekerja tetap.

Kondisi pemerintah sebagai pengguna jasa tenaga kerja alih daya (outsourcing) dimaksud, secara langsung maupun tidak, mendeskripsikan dukungan pemerintah terhadap penggunaan penyedia jasa tenaga kerja alih daya (outsourcing). Kenyataan yang sangat kontradiktif dengan upaya perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja yang merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dan dituangkan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fakta sosial seperti issu ketenagakerjaan seputar tenaga kerja alih daya (outsourcing), adalah adanya pengerahan massa (demonstrasi) yang dilakukan di beberapa lokasi oleh organisasi serikat pekerja, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang cenderung memanfaatkan peringatan hari buruh internasional maupun even solidaritas pekerja yang lain, sebagai reaksi atau perlawanan atas keberadaan tenaga kerja alih daya (outsourcing).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-IX/2011, mengenai pengujian Pasal 59, 64, 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: “[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis atau melalui perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh (perusahaan outsourcing) adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Penyerahan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja…”[7] Putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta menghapuskan atau mengakui keberadaan praktek outsourcing, karena persepsi dalam menafsirkan putusan tersebut tidaklah sama antara pekerja dan pengusaha.

Fenomena tenaga kerja alih daya (outsourcing) secara umum mengalami penyimpangan dan bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 27 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk penyimpangan dimaksud tidak lain disebabkan oleh pihak pengguna jasa tenaga kerja (outsourcing) seringkali menafsirkan sesuai sudut pandang mereka masing-masing, sehingga menjadikannya tidak konsisten dan pada akhirnya tidak selaras dengan cita-cita dan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja sebagai warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak, meliputi:

  1. Hak atas upah yang layak;
  2. Hak atas istirahat dan cuti;
  3. Hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja;
  4. Hak pesangon atas PHK; dan sebagainya.

 

Identifikasi Masalah

Pola perjanjian kerja dalam bentuk outsourcing secara umum adalah penyerahan beberapa pekerjaan kepada perusahaan lain dengan tenaga kerja dari perusahaan lain tersebut. Perusahaan pengguna tenaga kerja tidak memiliki hubungan kerja secara langsung dengan pekerja outsourcing dimaksud, melainkan dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

Orientasi untung rugi selalu mengiringi perjanjian kerja outsourcing yang terlihat melalui sifat perjanjian kerja yang didasarkan atas dasar periode waktu maupun besaran volume yang dihasilkan. Pekerja tidak lagi dipandang sebagai manusia dengan sifat kemanusiaannya, melainkan sebagai obyek yang menghasilkan hasil kerja. Oleh karenanya, seringkali dijumpai dalam perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing), kompensasi yang diberikan berdasarkan pada hasil kerja. Bahkan di beberapa perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing), upah layak maupun hak cuti / istirahat tahunan bisa dikatakan tidaklah ada.

Outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan hak pekerja. Apalagi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, sangat sedikit peraturan perundangan bidang tenaga kerja yang menjelaskan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam pelaksanaan outsourcing. Setelah tahun 2003, tidak sedikit peraturan yang mempertegas perlindungan hukum atas hak-hak perkerja outsourcing, namun dalam pelaksanaannya juga tidak sedikit pula yang meniadakan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja outsourcing dimaksud.

Bertitik tolak dari identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam makalah ini sebagai berikut:

  1. Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar (asasi) pekerja?
  2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003?

 

Pembahasan

Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “legal protection”, dalam bahasa Belanda “rechtsbecherming”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”.

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena itu setiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain.[8] Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen).

Perbuatan hukum (rechtshandeling) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja / atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini timbul hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.[9]

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut van Apeldoorn[10] “peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak”. Berdasarkan peristiwa hukum, hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

  1. Hubungan hukum yang bersegi satu (eenzijdige rechtsbetrekkingen), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata) sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban;
  2. Hubungan hukum bersegi dua (tweezijdige rechtsbetrekkingen), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang / berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja / buruh;
  3. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (eigendomrecht).

Logemann sebagaimana dikutip Soeroso[11] berpendapat, bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang / berhak meminta prestasi yang disebut dengan “prestatie subject” dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut “plicht subject”. Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan / wewenang atau hak (bevoegdheid) dan kewajiban (plicht). Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan “Hak”, yaitu kekuasaan / kewenangan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga hukum subyektif, Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, recht).

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul Crime and Custom in Savage, mengatakan bahwa “hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari”.[12]

Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (legal entities, rechtspersoon), berupa orang-perorangan secara kodrati (naturlijke) dan dapat juga entitas hukum nir kodrati yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum.[13]

Pendukung hak (entitas hukum) memiliki kepentingan terhadap objek dari hak yang dapat berupa benda (ius ad rem) atau kepada entitas hukum orang secara kodrati (ius in persona). Pemberian hak kepada entitas hukum, karena adanya kepentingan dari entitas tersebut kepada obyek hak tertentu.

Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (Theory of interest), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu pertama; menyangkut kepentingan pribadi (individual interest), kedua; yang menyangkut kepentingan masyarakat (sosial interest), dan ketiga; menyangkut kepentingan umum (publik interest).[14]

Kepentingan individu (individu interest) terdiri dari kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (sosial interst) terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum, perlindungan atas sumber-sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan publik (publik interst) berupa kepentingan negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat, Bohannan yang terkenal dengan konsepsi reinstitutionalization of norm, menyatakan bahwa: “suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh warga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aturan-aturan yang terhimpun di dalam pelbagai lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non hukum lainnya”.[15]

Lebih lanjut Bohannan mengatakan bahwa “lembaga hukum memberikan ketentuan-ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan yang timbul di dalam hubungannya dengan tugas lembaga kemasyarakatan lainnya”. Cara menyelesaikan perselisihan yang timbul inilah yang kemudian dinamakan upaya hukum. Upaya hukum diperlukan agar kepentingan yang telah menjadi hak benar-benar dapat terjaga dari gangguan pihak lain.

Upaya hukum dikenal dalam dua jenis, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial bersifat pencegahan sebelum pelanggaran terjadi (preventif) yang berupa tindakan-tindakan seperti peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan. Sedangkan upaya hukum yudisial bersifat represif / korektif artinya telah memasuki proses penegakan hukum (law enforcement), upaya ini dilakukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. “Muara dari upaya hukum adalah agar hak yang dimiliki seseorang terhindar dari gangguan atau apabila hak tersebut telah dilanggar maka hak tersebut akan dapat dipulihkan kembali. Namun demikian, tidaklah dapat diartikan bahwa dengan adanya upaya hukum maka keadaan dapat dikembalikan sepenuhnya”. [16]

Untuk menghindarkan salah pengertian, maka perlu dikemukakan beberapa teori tentang hak. Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan 2 teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya, yaitu:

  1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung (belangen theorie dari Rudolp ven Jhering). Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Teori ini dalam pernyataannya mudah mengacaukan antara hak dengan kepentingan. Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang berhak tetapi dalam realitasnya sering hukum itu melindungi kepentingan dengan tidak memberikan hak kepada yang bersangkutan;
  2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan (wilsmacht theorie dari Bernhard Winscheid). Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan.[17]

Disamping kedua teori tersebut, masih terdapat teori gabungan mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak[18], dalam bukunya Inleiding tot de studie het Nederlandse Recht, Apeldoorn menyatakan bahwa yang disebut dengan hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila mulai bergerak. Jadi hak adalah suatu kekuatan (macht) yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan (moral) dan tidak hanya kekuatan fisik saja.

Hak harus dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu sesuai dengan kepentingan sosial atau kepentingan umum. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya dinamakan penyalahgunaan hak (misbruik van recht, abus de droit). Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Chainur Arrasjid[19], menjalankan hak tidak sesuai tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum, yaitu menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Maka dari itu yang bersangkutan harus menjalankan haknya sesuai dengan tujuan hukum itu. Mengutip pula pendapat Van Apeldoorn,[20] bahwa penyalahgunaan hak dianggap terjadi, jika seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan masyarakat. Karena maksud hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan maka pemakaian hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.

Secara umum hak dibagi menjadi dua golongan, yaitu Hak Mutlak atau Hak Absolut (absolute rechten, onpersoonlijke rechten) dan Hak Relatif (nisbi, relative rechten, persoonlijke rechten).

Hak Mutlak atau Hak Absolut merupakan setiap kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau untuk bertindak dalam memperhatikan kepentingannya, hak ini berlaku secara mutlak terhadap subjek hukum lain dan wajib dihormati oleh setiap subjek hukum. Hak Mutlak atau Hak Absolut terdiri dari Hak Asasi Manusia, Hak Publik Absolut dan sebagian dari Hak Privat. Sedangkan Hak Relatif (nisbi) merupakan setiap kekuasaan / kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu, hak ini timbul akibat terjadinya perikatan. Hak Relatif (nisbi) terdiri dari Hak publik relatif, hak keluarga relatif dan hak kekayaan relatif.

Hak Kekayaan Relatif merupakan semua hak kekayaan yang bukan hak kebendaan atau barang ciptaan manusia, hak ini hanya dapat dijalankan terhadap orang tertentu (bukan droit de suite) atau disebut juga dengan perutangan (verbintenis), menurut Hofman van Opstal sebagaimana dikutip Chainur Arrasjid[21], perutangan itu harus dirumuskan sebagai suatu pertalian menurut hukum kekayaan antara dua pihak yang memberi kekuasaan/kewenangan pihak yang satu untuk menagih kepada pihak yang lain agar berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu, sedangkan pihak yang lain tersebut wajib melakukan dan bertanggungjawab atas apa yang ditagih kepadanya. Hak inilah yang melekat pada pekerja / buruh dan pengusaha dalam hubungan kerja, dimana kedua belah pihak terikat untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan memberi sesuatu sesuai dengan Perjanjian Kerja.

Berdasarkan uraian sebagaimana terurai di atas, maka perlindungan hukum dijelaskan sebagai upaya perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi ke dalam deskripsi hak dari masing-masing persona / subyek hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dasar (Asasi) Pekerja

Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha.[22] Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengikat pekerja / buruh dan majikan, mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses hubungan industrial. “hubungan industrial pada dasarnya adalah proses terbinanya komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding dan ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada di dalam perusahaan”[23]

Secara yuridis berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kedudukan pekerja sama dengan pengusaha, namun secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama, dimana kedudukan pengusaha / majikan lebih tinggi dari pekerja / buruh. Ketidakseimbangan kedudukan dalam hubungan kerja ini mengakibatkan adanya disparitas hubungan (dienstverhoeding), sehingga menimbulkan kecenderungan pihak pengusaha/majikan berbuat sewenang-wenang kepada pekerja / buruh.

Berbeda dengan hubungan hukum keperdataan yang lain, dalam hubungan kerja kedudukan para pihak tidak sederajad, pihak pekerja / buruh tidak bebas menentukan kehendaknya dalam perjanjian. Kedudukan yang tidak sederajad ini mengingat pekerja / buruh hanya mengandalkan tenaga untuk melaksanakan pekerjaan, sedangkan pengusaha / majikan adalah pihak yang secara sosial ekonomis lebih mampu sehingga setiap kegiatan apapun tergantung pada kehendaknya.

Secara teori, ada asas hukum yang mengatakan bahwa, buruh dan majikan mempunyai kedudukan yang sejajar. Menurut istilah perburuhan disebut partner kerja. Namun  dalam praktiknya, kedudukan keduanya ternyata tidak sejajar. Pengusaha sebagai pemilik modal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja. Ini jelas tampak dalam penciptaan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan”.[24] Mengingat kedudukan pekerja / buruh yang lebih rendah dari majikan inilah maka perlu campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan Hukum menurut Philipus sebagaimana dikutip Asri Wijayanti[25], yakni: “Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam Hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan  hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.”

Perlindungan terhadap pekerja / buruh dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja / buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Menurut Adrian Sutedi[26] hanya ada dua cara melindungi pekerja / buruh. Pertama, melalui undang-undang perburuhan, karena dengan undang-undang berarti ada jaminan negara untuk memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja (kesehatan, keselamatan kerja, dan upah layak) sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun. Kedua, melalui serikat pekerja / serikat buruh (SP / SB). Karena melalui SP / SB pekerja / buruh dapat menyampaikan aspirasinya, berunding dan menuntut hak-hak yang semestinya mereka terima. SP / SB juga dapat mewakili pekerja / buruh dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja / buruh dengan pengusaha melalui suatu kesepakatan umum yang menjadi pedoman dalam hubungan industrial.

Berbicara mengenai hak pekerja / buruh berarti kita membicarakan hak-hak asasi, maupun hak yang bukan asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri pekerja / buruh itu sendiri yang dibawa sejak lahir dan jika hak tersebut terlepas/terpisah dari diri pekerja itu akan menjadi turun derajad dan harkatnya sebagai manusia. Sedangkan hak yang bukan asasi berupa hak pekerja / buruh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya non asasi.[27]

Perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar (asasi) pekerja / buruh yang dipergunakan adalah perlindungan terhadap hak pekerja / buruh dengan menggunakan sarana hukum. Atau perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap pekerja / buruh atas tindakan-tindakan pengusaha pada saat sebelum bekerja (pre-employment), selama bekerja (during employment) dan masa setelah bekerja (post employment). atau juga bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan  suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam hal ini pekerja / buruh sesuai berdasarkan aturan hukum, baik bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

Outsourcing merupakan bisnis kemitraan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama[28], salah satu bentuk pelaksanaan outsourcing adalah melalui perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan pemborong memiliki hubungan kerja dengan pekerja, sedangkan hubungan antara perusahaan pengguna dan perusahaan pemborong hanyalah terkait dengan pekerjaan yang diborongkan tersebut.[29] Secara garis besar terdapat dua jenis karyawan, yakni karyawan kontrak dan tetap. Karyawan kontrak didasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Waktu Tertentu (PKWT).

Hubungan kerja yang terbentuk dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan (outsourcing) berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, baik melalui pemborongan kerja maupun penyedia jasa pekerja / buruh adalah tetap berdasarkan perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan pemborong pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh dengan pekerja / buruh yang dipekerjakannya.[30] Dalam bidang manajemen, outsourcing diberikan pengertian pendelegasian operasi dan manajemen harian suatu proses bisnis pada pihak luar (perusahaan penyedia jasa outsourcing).

Outsourcing awalnya merupakan istilah dalam dunia bisnis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan dengan mendatangkan dari luar perusahaan.[31] Perusahaan penyedia pekerja / buruh harus memenuhi syarat sebagai berikut:[32]

  1. Adanya hubungan kerja pekerja / buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh;
  2. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
  3. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh

Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja / buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-101/MEN/VI/2004, tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh disebutkan bahwa apabila perusahaan penyedia jasa memperoleh pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan, kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat:

  1. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja / buruh dari perusahaan penyedia jasa;
  2. Penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja / buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa sehingga perlindungan, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh;
  3. Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh bersedia menerima pekerja / buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh sebelumnya untuk jenis-jenis pekerjaan yang terus-menerus dilaksanakan pada perusahaan pemberi kerja, dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh.

Istilah outsourcing sendiri todak secara langsung dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun Undang-undang ini merupakan tonggak baru yang mengatur dan mendelegasi  permasalahan outsourcing. Istilah yang dipakai dalam undang-undang ini adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja atau buruh. Istilah tersebut diadopsi dari istilah yang dipakai dalam KUHPerdata seperti sebagaimana telah dijelaskan diatas. Lebih spesifik ketentuan yang mengatur outsourcing dapat ditemukan dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.[33]

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 64 disebutkan perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja / buruh.[34] Selanjutnya dalam Pasal 65 yang intinya menyatakan bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

Pengaturan lebih lanjut mengenai peraturan ini melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.[35] Dan Pasal 66 mengatakan bahwa pekerjaan yang dapat dijadikan dalam perjanjian outsourcing adalah pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pokok atau proses produksi dari suatu perusahaan, melainkan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.[36] Pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja / buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan/atau perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT).

Kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyedia makanan bagi pekerja / buruh (catering), usaha tenaga pengamanan (security, satuan pengaman), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja / buruh. Pasal 66 ayat (2) huruf (c) menjelaskan bahwa perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun penyelesaian perselisihan antara penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerja / buruh harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja / buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh memperoleh hak yang sama sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja / buruh lainnya di perusahaan pengguna jasa pekerja / buruh.

Perjanjian kerja dibuat dalam bentuk lisan dan/atau tertulis (pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Namun tidak dapat dipungkiri masih banyak perusahaanperusahaan yang tidak atau membuat perjanjian kerja secara tertulis disebabkan karena ketidakmampuan sumber daya manusia maupun karena kelaziman, sehingga atas dasar kepercayaan membuat perjanjian kerja secara lisan.[37]

Jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat waktu tertentu bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya atau selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerjanya adalah pekerja kontrak. Sedangkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu biasanya disebut perjanjian kerja tetap dan status pekerjanya adalah pekerja tetap.[38] Dan masa percobaan adalah masa atau waktu untuk menilai kinerja dan kesungguhan, keahlian seorang pekerja. Lama masa percobaan adalah tiga bulan, dalam masa percobaan pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja secara sepihak (tanpa izin dari pejabat yang berwenang) dalam ketentuan ini tidak dibolehkan melaksanakan masa percobaan kepada pekerja waktu tertentu karena perjanjian kerja berlangsung relatif singkat.

Konsiderans huruf a – c UU No. 13 Tahun 2003, menyatakan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki dibuatnya suatu aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja. Perlindungan hukum itu diberikan mengingat peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembangunan nasional ini sesuai dengan tujuan negara yang terdapat di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-Undang Ketenagakerjaan memang tidak secara rinci menjelaskan hak fundamental pekerja / buruh dan serikat pekerja / buruh, seolah belum bisa menjadi dasar pelaksana Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan,[39] maka agar suatu peraturan perundang-undangan berlaku efektif, maka secara substansial harus memperhatikan beberapa asas yaitu:[40]

  1. Undang-Undang tidak boleh berlaku surut, artinya Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku;
  2. Undang-Undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (lex superior derogat lex impriori).;
  3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generali), apabila pembuatannya sama, artinya terhadap peristiwa-peristiwa khusus wajib diberlakukan Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa tersebut;
  4. Undang-undang terbaru mengalahkan undang-undang lama (lex posteriori derogat lex priori), artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dan mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila telah ada undang-undang baru yang berlaku belakangan;
  5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya undang-undang hanya dapat dicabut dan atau diubah oleh lembaga yang membuatnya. Di Indonesia, Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang saja. Kewenangan tersebut mengandung makna bahwa Mahkamah Agung dapat menyatakan bahwa suatu peraturan tertentu di bawah undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum (harus ditinjau kembali) karena bertentangan dengan peraturan di atasnya;
  6. Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi).

Kewajiban merupakan suatu tugas tanggungjawab dari para pihak, adapun kewajiban dari pekerja/buruh seperti yang telah diatur dalam KUHPerdata Pasal 1603, Pasal 1603a, Pasal 1603b dan Pasal 1603c pada intinya sebagai berikut:

  1. Pekerja / buruh wajib melakukan pekerjaan, melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan. Mengingat pekerjaannya dilakukan secara pribadi sifatnya sesuai dengan keahliannya, maka berdasarkan ketentuan perundangan jika pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja berakhir dengan sendirinya (PHK demi hukum)
  2. Pekerja / buruh wajib menaati aturan dan petunjuk dari pengusaha, dalam melakukan pekerjaan pekerja / buruh wajib menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib ditaati oleh pekerja / buruh sebaiknya dituangkan dalam peraturan perusahaan sehingga menjadi jelas ruang lingkup dari petunjuk tersebut.
  3. Kewajiban ganti rugi dan denda, jika pekerja / buruh melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja / buruh wajib ganti rugi dan denda.

Dan yang menjadi kewajiban pengusaha pada intinya sebagai berikut:

  1. Kewajiban membayar upah, dalam hubungan kerja menjadi kewajiban utama pengusaha yaitu membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu. Ketentuan tentang upah ini juga telah mengalami perubahan pengaturan ke arah hukum publik. Hal ini terlihat dari campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah terendah yang harus dibayar oleh pengusaha yang dikenal dengan upah minimum, maupun pengaturan upah dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Campur tangan pemerintah menetapkan besarnya upah ini penting guna menjaga agar jangan sampai besarnya upah yang diterima pekerja terlampau rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja meskipun secara minimum;
  2. Kewajiban memberikan istirahat / cuti, pihak pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur. Hak atas istirahat ini penting artinya untuk menghilangkan kejenuhan pekerja setelah melakukan pekerjaan. Dengan demikian diharapkan gairah kerja akan tetap stabil. Cuti tahunan yang lamanya 12 hari kerja. Selain itu, pekerja juga berhak atas cuti panjang selama 2 bulan setelah bekerja terus menerus selama 6 tahun pada suatu perusahaan (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
  3. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan, pengusaha wajib mengurus perawatan / pengobatan bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan (Pasal 1602x KUHPerdata). Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, kewajiban ini tidak hanya terbatas bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan, tetapi juga bagi pekerja yang tidak bertempat tinggal di rumah majikan. Perlindungan bagi tenaga kerja yang sakit, kecelakaan, kematian telah dijamin melalui perlindungan jaminan sosial tenaga kerja / sistem jaminan sosial nasional;
  4. Kewajiban memberikan surat keterangan, kewajiban ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1602a KUHPerdata yang menentukan bahwa pengusaha wajib memberikan surat keterangan yang diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan. Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan mengenai sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya hubungan kerja (masa kerja). Surat keterangan itu juga diberikan meskipun inisiatif pemutusan hubungan kerja datangnya dari pekerja. Surat keterangan tersebut sangat penting artinya sebagai bekal pekerja dalam mencari pekerjaan baru, sehingga dia diperlakukan sesuai dengan pengalamannya.

Melihat substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini tampak bahwa undang-undang ini menyatukan berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan, baik yang menyangkut upah, norma kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan kerja.

Pada dasarnya hukum telah menetapkan status pekerja bersifat tetap dan tidak tetap, khususnya bagi kegiatan penunjang hanya diberlakukan bagi pekerja yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok (outsourcing), walaupun bentuk perjanjiannya dapat melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Adapun keberadaan pemborong pekerjaan atau penyedia jasa harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 65, jo. Pasal 66 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yakni :

  1. Pelaksanaan pekerjaan harus terpisah dari kegiatan pokok proses produksi, dan sebagai kegiatan penunjang utama;
  2. Perusahaan pemborong pekerjaan/perusahaan penyedia jasa harus berbadan hukum serta pembuatan perjanjian antara perusahaan pengguna/ pemberi pekerjaan dengan perusahaan pemborong pekerjaan/ penyedia jasa harus secara tertulis;
  3. Ikatan hubungan kerja antara perusahaan pemborong pekerjaan/jasa dengan pekerja harus diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis.

Menurut Ketentuan Pasal 52, juncto Pasal 1 ayat (14), dan ayat (15) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hukum sendiri tidak mengatur secara jelas maupun tegas pihak mana yang harus bertanggung jawab dalam  melakukan kewajibannya atas hak pekerja dan kepentingan pekerja yang merupakan taggung jawab masing-masing perusahaan tersebut.

Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja membuat Peraturan  Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain sebagai deskripsi / penjelasan atas penyerahan sebagian pekerjaan melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing), untuk lebih menegaskan ketentuan dalam Pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penegasan yang tersurat dalam peraturan menteri tersebut, mengenai definisi perusahaan penyedia jasa harus berstatus badan hukum dalam bentuk Koperasi, atau Perseroan Terbatas, yang mempunyai ijin operasional dari instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota, sesuai domisili perusahaan tersebut, dengan melampirkan Anggaran Dasar yang mengatur kegiatan usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan dan wajib lapor ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebenarnya belum bisa dikatakan mengakomodasi tujuan perlindungan hukum terhadap seluruh hak dasar pekerja. Munculnya beberapa peraturan pelaksana terbaru hadir melengkapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai reaksi atas adanya hak uji materi melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait beberapa penyimpangan penafsiran Undang-Undang Ketenagakerjaan, maupun karena fakta hukum atas kondisi pekerja / buruh terbaru memang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Walau demikian, penyelenggara negara tetap berupaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Dasar Negara Republik Indonesia dan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penutup

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa masih terjadi permasalahan-permasalahan terkait penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing) di Indonesia. Dampak negatif yang dialami pekerja outsourcing relatif lebih besar dengan pengusaha yang merasakan manfaat positif. Sementara itu, pengaturan dalam undang-undang sendiri masih menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga memunculkan konflik antara pekerja dengan pengusaha.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap subyek hukum sesuai dengan aturan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sendiri belum bisa memberikan perlindungan hak dasar (asasi) pekerja secara utuh dan menyeluruh. Upaya perlindungan hukum dilakukan secara preventif (pencegahan) maupun secara represif (pemaksaan) belum bisa mengakomodasi pemberian perlindungan hukum kepada tenaga outsourcing secara utuh.

Melihat hal-hal tersebut, sudah sepantasnya pemerintah (termasuk juga lembaga legislatif seperti DPR) sebagai pengemban amanah konstitusi negara menjalankan peran untuk mensejahterakan rakyat melakukan perbaikan-perbaikan baik dalam segi peraturan / ketentuan maupun implementasi terkait penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing). Apabila pemerintah bersama DPR dengan dukungan berbagai pihak memperlihatkan upaya kearah itu, sudah sepantasnyalah dampak negatif yang dialami pekerja / buruh khususnya tenaga kerja alih daya (outsourcing) tidak perlu terjadi, selanjutnya tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Dasar Negara Republik Indonesia dan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat terlaksana.

Sumber Pustaka

[1] Jujun S. Suriasumantri, 2010, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Cet. Ke-20, Jakarta: PT. Penebar Swadaya, h.27

[2] C. A. Van Peursen, 1988, Orientasi Di Alam Filsafat Sebuah Pengantar Dalam Permasalahan Filsafat diindonesiakan oleh Dick Hartoko, Cet. ke-5, Jakarta: PT. Gramedia, h.193

[3] Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. ke-8, Penerbit: Sinar Grafika, h.49

[4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2)

[5] Ibid, Pasal 33 ayat (1)

[6] R. Fitriana, Tenaga Kerja: Masih Ada 4 BUMN Berkasus Dengan Praktek Outsourcing, diakses dari http://industri.bisnis.com/read/20130227/12/1781/tenaga-kerja-masih-ada-4-bumn-berkasus-dengan-praktek-outsourcings, pada tanggal 11 April 2016 jam 12.16 WIB

[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, hal.43

[8] Soeroso, op. cit., h.50

[9] Ibid. h.269

[10] Ibid. h.251

[11] Ibid. h.270

[12] Ibid. h.13

[13] Harjono, 2008, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Jakarta, Penerbit Sekretariat Jenderal dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h.377.

[14] Marmi Emmy Mustafa, 2007, Prinsif-Prinsif Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikatikan  Dengan TRiPs-WTO, Bandung, PT. Alumni, h.58.

[15] Soerjono Soekanto, 1983, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan  Di Indonesia, Cet. ke-3, Jakarta, Penerbit: UI-Press, h.15

[16] Harjono, op.cit. h.386

[17] Soeroso, op. cit., h.274-275

[18] Ibid., h.276

[19] Chainur Arrasjid, 2005, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cet. ke-3, Penerbit: Sinar Grafika, Hal.115

[20] Ibid., h.116.

[21] Chainur Arrasjid, op.cit., h.290.

[22] Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Penerbit Sinar Grafika, h.8.

[23] Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika, h.23.

[24] Sehat Damanik, 2006, Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, DSS Publishing, h.102.

[25] Asri Wijayanti, op.cit., h.10

[26] Adrian Sutedi, op.cit., h.13

[27] Ibid. h.15.

[28] Lalu Husni, 2004, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.188.

[29] Much. Nurachmad, 2009, Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing), Jakarta, Visimedia, h.13.

[30] M. Fauzi, 2006, Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (outsourcing), Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, 021-969X. Vol.2, No.2, h.89..

[31] Lalu Husni, op.cit., h.188.

[32] Ibid., h.191.

[33] N.L.M. Mahendrawati, 2009, Perjanjian Outsourcing Dalam Kegiatan Bisnis, Kertha Wicaksana, Vol.15. No 2: h.151.

[34] Lalu Husni, op.cit., h.189

[35] Much. Nurachmad, op.cit., h.15.

[36] Bungasan Hutapea, 2010, Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Outsourcing, Jurnal Penelitian Hukum APHI, DE JURE, 1410-5632 Vol.10. No. 3: Hal.297

[37] Lalu Husni, op.cit., h.69.

[38] Ibid., h.70

[39] Agusmidah, 2011, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik, Medan, Penerbit: PT. Sofmedia, h. 95

[40] Lalu Husni, op.cit., h.35.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s